Oleh: H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
Lembaga Penelitian
Dibuat: 2009-03-18 , dengan 1 file(s). |
Keywords: KEMISKINAN, PROGRAM LEGISLASI
Subject: KEMISKINAN
Call Number: 304.56 Tis k C.1
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah memetakan kebutuhan perda dalam sebuah
skala prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah
dan memetakan aspek-aspek penting materi muatan perda yang berorentasi pada
upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kegunaan dan penelitian ini
adalah sebagai masukkan kepada pemerinah daerah untuk menyusun program
legislasi daerahnya agar berorentasi pada upaya penanggulangan kemiskinan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan
perundang-undangan (Statue Aprroach). Dengan pendekatan tersebut maka
analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis hukum.
Isu kesehatan selalu berkait Brat dengan kelompok masyarakat miskin,
perempuan dan anak, seperti misalnya tingginya angka kematian ibu dan bayi,
busung lapar, gizi buruk, dan sebagainya. Sedangkan hak dasar pendidikan
merupakan sarana yang strategis untuk keluar dan lingkaran kemiskinan. Kedua
hak-hak dasar ini merupakan hak yang berkaitan langsung dengan kelompok
rentan khususnya masyarakat miskin sebagaimana telah diuraikan lebih
comperehensif di bagian-bagian terdahulu. Hak-hak dasar inilah termasuk di
dalamnya sistem pelayanan dan jaminan akses terhadap masyarakat miskin perlu
diperkuat dalam instrumen perda. Dengan demikian, perda yang berkaitan dengan
dua hak ini mau tidak mau patut direncanakan dan diprioritaskan dalam prolegda.
Kedua perda tersebut adalah perda sistem pelayanan kesehatan dan perda sistem
penyelenggaraan pendidikan.
Kedua perda yang dibutuhkan tersebut di atas kemudian disusun
berdasarkan teknik penciptaan keberpihakan perda terhadap masyarakat miskin
yang dilandaskan pada teknik penyusunan sebagaimana yang dikemukakan
Seidman et. al (2001) dengan didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan, dengan memakai 4 (empat) tolak ukur pendekatan
penciptaan kebernihakan perda, yakni: (i) Kesamaan atau kesesuaian tekstual
ketentuan perda dengan isu yang bersangkutan; (ii) Pendekatan Kritis Habermas
dengan Kelompok Sasaran Masyarakat Miskin dan (iii) Pertautan perda yang
bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dijadikan
penimbang atau pengingat keberlakukannya; (iv) Partisipasi publik yang terkait
pada Teori Pilihan Publik. Materi muatan kemudian secara khusus disesuaikan
dengan tiap-tiap bidang baik kesehatan maupun pendidikan dengan melihat
kekhususan geografi, sosial, ekonomi, dan budaya. |
Beri Komentar
Bookmark
Printer
